Hidayatulisnainy's Blog











{Januari 4, 2010}   ijma’

Kemungkinan terjadinya IJMA’
Jika diperhatikan dalam sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, Obyek ijma’ ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalarn al-Qur’an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadat ghairu mahdhah (ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT).
seperti dalam bidang mu’amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an dan al-Hadits.
Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ijma’ itu tidak mungkin terjadi adalah seandainya ijma’ itu terjadi, maka harus disandarkan pada dalil. Dalil yang dijadikan sandaran oleh para mujmi’un( para pembuat ijma’) apabila dalil yang dipakai adalah dalil qath’I, maka termasuk mustahil menurut adat untuk tersembunyi.
Karena bagi ummat Islam tidaklah tersembunyi bagi mereka dalil syar’I yang qath’I sampai mereka memerlukan kembali kepada para Mujtahid dan ijma’ mereka, jika dalil itu zhanni maka mustahil menurut adat untuk terbit ijma’ karena dalil zhanni tidak bisa tidak menjadi objek pertentangan .
Jumhurul ulama berpendapat bahwa ijma’ itu dapat terjadi menurut adat. Mereka mengatakan “ sesungguhnya pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengingkari kemungkinan terjadinya ijma’ adalah merupakan hal yang nyata. Sekalipun dikemukakan dalil atas kemungkinan terjadinya.
Mereka mencontohkan pada masa khalifah Abu Bakar tentang keharaman lemak babi, pemberian warisan seperenam pada nenek perempuan, terhalangnya anak laki-laki dari anak laki-laki saat pewarisan sebab adanya anak laki-laki dan lain sebagainya dari hukum juz’iyah (bagian) dan kuliyah (global).
Hal ini mengacu pada pendapat bahwa ijma’ tidak mungkin terjadi secara adat apabila ijma’ tersebut disandarkan kepada individu-individu dan kebangsaaan masing-masing ummat Islam. Akan tetapi, ijma’ dapat berlaku apabila dipimpin oleh pemerintahan Islam yang beraneka ragam. Jadi setiap pemerintahan Islam dapat menemukan syarat-syarat yang dengan kesempurnaannya seseorang dapat mencapai derajat ijtihad dan memperbolehkan ijtihad kepada orang yang telah memenuhi para syarat-syarat tersebut.
Dan dengan hal ini maka setiap pemerintahan dapat mengetahui para mujtahidnya dan pendapat-pendapat tentang peristiwa atas satu hukum mengenai peristiwa tersebut maka inilah yang disebut ijma’ . dan hukum yang telah disepakati menjadi hukam syara’ yang wajib diikuti oleh ummat Islam .
apabila dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma’, maka ijma’ dapat dibagi atas tiga periode, yaitu:
1. Periode Rasulullah SAW;
2. Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab
3. Periode sesudahnya.
Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau kejadian, kaum muslimin akan mencari hukumnya pada al-Qur’an yang telah diturunkan pada ummat Islam dan pada hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, mereka akan langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Rasululah adakalanya langsung menjawabnya, adakalanya menunggu ayat al-Qur’an diturunkan Allah SWT. Hal ini terjadi karena kaum muslimin masih berpusat pada satu tempat dan keadaan, belum nampak perbedaan pendapat mereka dalam menetapkan hukum pada suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami.
Adapun Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kaum muslimin kehilangan tempat bertanya, namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, maka mereka akan berijtihad, tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma’. Seandainya ada ijma’ kemungkinan itu terjadi pada masa khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Bin Khattab atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman Bin Affan.
Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu, belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin, disamping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.
Setelah enam tahun bahagian kedua kekhalifahan khalifah Utsman, mulailah nampak gejala-gejala perpecahan di kalangan kaum muslimin. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota keluarganya sebagai penjabat yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme).
Setelah Khalifah Utsman terbunuh, perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin terjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal, timbul golongan Khawarij, golongan Syi’ah, golongan Mu’awiyah dan sebagainya.
Demikianlah perselisihan dan perpecahan itu terjadi pula semasa dinasti Mu’awiyyah, semasa dinasti Abbasiyah, semasa dinasti Fathimiyah dan sebagainya. sehingga dana dan tenaga umat Islam terkuras dan habis karenanya.
Disamping itu daerah Islam semakin meluas, mulai dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika, sejak ujung Afrika Barat sampai Indonesia, Tiongkok Selatan, Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Karena itu amat sukar melakukan ijma’ dalam keadaan dan luas daerah yang demikian.
Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ijma’ tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW;
2. Ijma’ mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan enam tahun pertama Khalifah Utsman,
3. Setelah masa enam tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma’ sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya daerah yang berpenduduk Islam.
Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa” kemungkinan terjadinya ijma’ sesudah masa sahabat tak dapat diterima lagi karena para ulama ijma’ telah bertebaran ke berbagai pelosok. Untuk mengumpulkan mereka guna mencapai kata sepakat (ijma’) bukanlah hal yang mudah lagi, akan tetapi mustahil. Dan belum pernah kita dengar mereka berkumpul seluruhnya di suatu kota untuk menyepakati suatu hukum.
Bahkan beliau juga mengingkari terjadi ijma’ yang diartikan dengan ahli ushul, pada masa sahabat sendiri. Beliau mengatakan” barang siapa mengatakan telah terjadi ijma’ berarti ia telah berdusta. Cukuplah ia katakan: Aku tak tau ada orang yang menyalahi pendapat ini; karena boleh jadi telah ada yang menyalahi, yang belum sampai berita ini kepadanya .
Adapun sesudah masa sahabat, selain masa senggang daulah Umayyah berkuasa di A ndalusia maka ijma’ tidak terjadi. Ijma’ dari sebagian besar para mujtahid untuk menetapkan suatau hukum Islam tidak muncul dari kelompok ulama, akan tetapi setiap individu dari para mujtahid bersikap mandiri dalam ijtihadnya di negeri dan lingkungannya sendiri.
Dengan demikian, pembentukan hukum Islam adalah bersifat individual bukan bersifat atau berdasarkan musyawarah. Kadangkala pendapat-pendapat itu bersesuaian dan kadang bertentangan. Paling jauh yang mampu dikatakan oleh seorang faqih adalah: “ tidak diketahui adanya pertentangan pendapat mengenai hukum peristiwa ini”.
Pada masa sekarang telah banyak berdiri negara-negara Islam yang berdaulat atau suatu negara yang bukan negara Islam tetapi penduduknya mayoritas atau minoritas penduduknya beragama Islam. Pada negara-negara tersebut sekalipun penduduknya minoritas beragama Islam, akan tetapi ada beberapa peraturan atau undang-undang yang khusus berlaku bagi umat Islam.
Misalnya di India, mayoritas penduduknya beragama Hindu, hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Tetapi disana diberlakukan undang-undang perkawinan khusus bagi umat Islam. Undang-undang itu ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen India setelah musyawarah dengan para mujtahid kaum muslimin yang ada di India.
Jika persepakatan para mujtahid India itu dapat dikatakan sebagai ijma’, maka ada kemungkinan terjadinya ijma’ pada masa setelah Khalifah Utsman Bin Affan sampai sekarang sekalipun ijma’ itu hanya dapat dikatakan sebagai ijma’ lokal.
Jika demikian dapat ditetapkan definisi ijma’, yaitu keputusan hukum yang diambil oleh wakil-wakil umat Islam atau para mujtahid yang mewakili segala lapisan masyarakat umat Islam. Karena dapat dikatakan sebagai ulil amri sebagaimana yang tersebut pada ayat 59 surat an-Nisâ’ atau sebagai ahlul halli wal ‘aqdi. Mereka diberi hak oleh agama Islam untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan rakyat mereka.
Hal yang demikian dibolehkan dalam agama Islam. Jika agama Islam membolehkan seorang yang memenuhi syarat-syarat mujtahid untuk berijtihad, tentu saja beberapa orang mujtahid dalam suatu negara boleh pula bersama-sama memecahkan permasalahan kaum muslimin kemudian menetapkan suatu hukum atau peraturan. Pendapat sebagai hasil usaha yang dilakukan orang banyak tentu lebih tinggi nilainya dari pendapat yang dilakukan oleh orang seorang.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: